Oleh : H. Muhammad Saifullah, Lc, M.Pd.I

Memperhatikan kondisi polotik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang (Money politik), baik baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Money politics atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk  memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang  pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Hal-hal yang mendorong terciptanya Money Politics, dimasyarakat adalah sebagai berikut:
Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.

Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (‘iffah) serta menjaga kehormatan diri.

Tidak adanya system pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahanya, dan kalaupun ada merekapun cenderung menunda nunda pelaksanaanya.
Merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur, serta tiadanya panutan yang dapat diteladani.

Dan diantara money politics yang merebak di masyarakat kita yakni:
a. Pemberian hadiah dengan penukaran kupon.
b. Pemberian bantuan kepada masyarakat.
Persoalan money politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi, dalam hal ini money politics mengandung dua unsur pertama sebab yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang, dan unsur yang kedua akibat yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan Rishwah, karena money politics secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok.
Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktek Rishwah, beliau bersabda:
ﻭﻋﻦ ﺛﻮﺑـﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗـﺎﻝ : ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠّﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻰ , ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺶ , ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ‏( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ , ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ )
Artinya : Hadits riwayat sahabat Tsauban beliau berkata ” Rasulullah SAW telah melaknat Tukang Suap, Penerima Suap, dan yang menjadi perantara dari kedua belah pihak.

Sebagai muslim yang Wara’ yang mempunyai sifat berhati hati dalam mengambil hukum maka kita haruslah bijak dalam menilai sesuatu, jika memang kita ingin selamat dunia akhirat, jauh dari fitnah, maka marilah kita jauhi praktek money politics walaupun kita dalam keadaan terpaksa.

Agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. -Imam Al Ghazali

Politik dan kekuasaan adalah dua sejoli yang tak terpisahkan. Siapa pun yang masuk ke ranah politik pasti memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan. Dan siapapun yang menginginkan kekuasaan harus lebih dulu masuk ke ranah politik.

Namun pemahaman politik era ini terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi semata. Aktivitas politik terbatas pada keinginan untuk meraih sebesar-besarnya peluang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Hal ini sejalan dengan pemikiran ahli politik barat, Loewenstein, bahwa “politik is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).

Kecenderungan tersebut lantas mendorong mereka menghalalkan segala cara demi mencapai serta mempertahankan kekuasaan yang dimiliki, sebagaimana diajarkan Machiavelli. Akibatnya, aktivitas politik hanya berfokus pada perebutan kekuasaan semata, bukan mengurusi kepentingan rakyat.

Sementara fungsi politik ditempatkan pada Who Gets What, When, and How sebagaimana yang diajarkan Harold Laswell. Maka tak mengherankan apabila saat ini banyak politikus menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi, kelompok dan pemilik modal. Muaranya, politik dan kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang kotor, sehingga agama sebagai sesuatu yang suci wajib dihindarkan darinya.
Lantas, haramkah politik dan kekuasaan itu?

Agama dan Kekuasaan
Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar, kata Al-Gazhali. Tidak ada agama yang eksis tanpa kekuasaan. Begitupun tidak ada kekuasaan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat tanpa landasan agama. Di sinilah politik menjadi jembatan yang menyatukan dua kepentingan tersebut. Politik bertanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Bagi umat Islam, politik adalah sesuatu yang penting dan mulia. Hal ini apabila kita memahami hakekat politik itu sendiri sebagai upaya untuk memelihara kepentingan umat. Sementara memelihara kepentingan umat adalah kewajiban setiap Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah:
“Siapa saja yang tidak memperhatikan kepentingan kaum Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada di waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasulnya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka .” (HR ath-Thabrani)

Adapun aktivitas politik menurut Islam meliputi:

Pertama, kewajiban mengikuti partai politik. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. Dalil tersebut menyiratkan pentingnya kaum muslim untuk bergabung dalam kutlah siyasi (partai politik), yakni sebuah kelompok politik yang bertugas mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia.

Namun perintah “segolongan umat” tersebut sekaligus memberikan penekanan hukum fardu kifayah, yakni menjadi kewajiban seluruh umat Islam sampai ada “segolongan umat” yang mampu melaksanakannya. Serta menjadi dosa bagi seluruh umat Muslim apabila tidak ada yang mau dan mampu melaksanakannya. Alasan ditetapkannya hukum fardu kifayah tersebut lantaran dalam pemenuhan kewajiban, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat yang tidak semua orang mampu melaksanakannya, seperti pengetahuan tentang hukum, tingkat kecakapan, dan sebagainya.

Dalam pandangan Imam as-Syathibi, pada dasarnya perintah tersebut wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Hanya saja, ada yang mampu melaksanakannya secara langsung dan ada yang tidak. Bagi yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka ia wajib melaksanakannya. Sementara yang tidak mampu, wajib menghadirkan seseorang yang mampu tersebut. Dalam kasus pemilu legislatif, orang yang “mampu” wajib tampil sebagai calon legislatif. Sementara orang yang “tidak mampu” wajib bertindak sebagai pemilih.

Kedua, kewajiban menegakkan amar makruf nahi munkar. Dalam berpolitik, terlebih bagi seorang pemimpin, menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah sesuatu yang diwajibkan. Sebagaimana sabda Rasul, “ Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga ” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).

Ketiga, kewajiban menasehati pemimpin (penguasa). Jika ada kebijakan yang melanggar ketentuan syariat Islam atau ada kebutuhan masyarakat yang luput dari pemerintah, maka wajib hukumnya bagi umat Islam memberikan nasehat.
Dari Abi Umamah, ia berkata: “ Ada seseorang yang datang menghadap kepada Rasulullah, jihad apakah yang paling baik? Beliau mendiamkannya. Ketika beliau melempar jumrah kedua, dia bertanya kembali kepada beliau, namun beliau tetap tidak menjawabnya. Maka pada saat melempar jumrah aqabah, dimana beliau (ketika itu) sudah memasukkan kaki beliau ke atas pelana (kuda) untuk menaikinya, beliau saw bertanya: ‘Mana yang bertanya tadi’ Dia menjawab: ‘Saya, Ya Rasulullah.’ Beliau kemudian bersabda: ‘Adalah kata-kata yang hak (kalimatu haqqin), yang diucapkan di hadapan seorang penguasa yang zalim .” (Ibnu Majah). Dalam hal ini, politik sebagai sarana ibadah harus menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dalam mengatur kepentingan masyarakat. Segala aktivitas dilandaskan pada dua sumber utama yang tidak ada keraguan darinya, yakni Alquran dan Sunnah Rasul. Alquran sebagai ajaran yang mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus mampu direpresentasikan melalui aktivitas politik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“… maka putuskanlah (perkara) mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu …” (Al Maidah: 48)
“… Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir ” (Al Maidah: 44)
Dua ayat tersebut menegaskan bahwa segala keputusan harus (wajib) didasarkan pada ketentuan Allah, yaitu hukum syari’at Islam. Sementara ketetapan hukum syari’at Islam berlaku umum bagi umat Muslim di seluruh dunia. Maka kewajiban memelihara kepentingan umat tidak hanya berlaku di dalam negeri saja, melainkan juga luar negeri.

Di dalam negeri, berpolitik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kepentingan umat secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum syara. Maka apabila ditemukan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat atau tidak sesuai dengan hukum syara’, wajib hukumnya bagi umat Muslim untuk mengoreksi tindakan penguasa.

Sedangkan politik luar negeri dilakukan karena aktivitas penguasa tidak jauh dari keterlibatan dan kerja samanya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri bertujuan untuk mengetahui arah aktivitas tersebut sekaligus mengoreksi apabila menimbulkan kemudharatan bagi kepentingan umat atau tidak sesuai dengan hukum syara’. Politik luar negeri juga penting untuk mengetahui strategi tipu daya negara-negara kafir terhadap kaum muslimin, sehingga umat Muslim mampu menghalau taktik tersebut. Terakhir, politik luar negeri sebagai sarana menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia.
Akan tetapi karena menyangkut tindakan bersama, ajaran-ajaran Islam tersebut harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat luas yang memiliki ideologi dan cara pandang yang berbeda-beda. Yaitu dengan menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam nilai-nilai.

Nilai-nilai inilah yang digunakan politikus dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Mereka menggunakan nilai-nilai sebagai alat untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi politik Islam mengacu pada aktivitas dakwah melalui ajakan, bukan tipu daya maupun kekerasan.
Kaitannya dengan hal ini, Drs. Fauzi Abubakar, M.Kom.I (Serambi Indonesia), menetapkan nilai-nilai dasar kehidupan politik dalam Islam meliputi:

Pertama, prinsip musyawarah. Sebagaimana firman Allah, “.. dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu …” (QS. Ali Imran: 159).

Kedua, prinsip persamaan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bertindak diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, status sosial, tingkat ekonomi dan hal-hal keduniawian lainnya. Sebagaimana firmanNya: “ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu …” (QS. Al-Hujarat: 13).

Ketiga, prinsip keadilan. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, terutama bagi para pemimpin dalam menetapkan suatu kebijakan/hukum bagi masyarakat.
Firman-Nya: “ Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).

Keempat, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman: “Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain .” (QS. Al-An’am: 164).

Namun semua hanya mungkin dilakukan apabila umat Muslim memiliki rasa simpatik terhadap politik, bukan malah sebaliknya. Bersikap apatis dan menghindar dengan dalih aktivitas politik sebagai “barang kotor” yang diharamkan. Padahal dengan semua penjelasan di atas, teranglah bahwa berpolitik adalah sesuatu yang dihalalkan, bahkan diwajibkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam di seluruh dunia.

Apalagi Allah telah menetapkan kaum muslimin sebagai umat terbaik yang menuntun umat lain kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar (QS Ali Imran: 110). Mengurung diri dalam sangkar emas ritual, menghindar dari dinamika sosial, dan membiarkan musuh berpolitik dengan mengabaikan peran sosial politik adalah cara paling strategis untuk meruntuhkan umat Islam sendiri. Berpolitik menjadi satu-satunya jalan bagi umat Islam bangkit dari keterpurukannya.

Bukankah kita mengimani bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam mengatur segala hal yang menyangkut kepentingan manusia hingga hal-hal yang terkecil dan kasat mata sekalipun. Dengan memisahkan agama dari politik, tidakkah kita mencederai iman kita sendiri? Menghakimi Islam sebagai agama yang tidak sempurna?

REALITAS praktisi politik dewasa ini –baik muslim ataupun bukan- yang terlihat buruk di publik, kerap kali membuat sebagian umat Islam alergi dengan politik. Memang tidak bisa dipungkiri, kebanyakan politikus dalam meraih kekuasaan terkadang cendrung menghalalkan segala cara. Sewaktu belum mendapat kekuasaan janji manis diumbar, ketika sudah menjadi penguasa ucapannya menjadi hambar, bahkan banyak yang terjerat kasus korupsi.

Namun, sebenarnya yang menjadi persoalan mendasar, politik atau oknum politiknya? Bila oknum politik yang bermasalah, kenapa mesti alergi politik? Kalau umat Islam tidak peduli politik, lantas siapa yang akan memegang kendalinya?

Jika mau berkaca pada sejarah Nabi Muhammad SAW, umat Islam seharusnya tidak alergi politik. Sebagai catatan penting misalnya, bandingkan dakwah nabi antara di Makkah dan Madinah. Selama 13 tahun di Makkah, umat Islam sama sekali tidak berkuasa dan tidak ada peluang untuk itu karena semua kendali kekuasaan berada di tangan orang kafir Qurays.

Sejauh yang bisa dilakukan oleh nabi dan umat Islam pada masa ini adalah dakwah secara verbal (baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi), sembari tetap sabar dan tidak reaktif. Namun perhatikan apa yang dilakukan orang kafir Qurays dengan kekuasaannya? Ruang nabi dipersempit, dakwah dihalang-halangi, sahabat yang lemah disiksa, Islam didiskreditkan, bahkan menjelang hijrah ada upaya untuk membunuh nabi.

Bandingkan dengan kondisi nabi dan para sahabat saat di Madinah. Meski hanya 10 tahun, tapi mereka memiliki kekuasaan. Adanya piagam Madinah, ekspedisi jihad yang terus bergulir hampir 3 bulan sekali, umrah qadha, korespondensi dengan penguasa internasional pada tahun ketujuh, , delegasi yang dikirim kepada nabi untuk masuk Islam atau perjanjian damai, bahkan jumlah umat Islam yang meledak pada Fath Makkah (Pembebasan Makkah) adalah bukti konkret bagaimana politik, kekuasaan yang dijalankan dengan benar memiliki dampak besar dalam menciptakan perubahan.

Kenyataan tersebut diungkap bukan berarti mengecilkan peran dakwah secara verbal, atau jalur lain selain kekuasaan. Ini diangkat karena betapa ruginya umat Islam bila sampai alergi dengan politik, kekuasaan. Dalam suatu riwayat disebutkan:
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻇﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ
“Kekuasaan adalah bayang-bayang Allah di bumi.” (Ibnu Atsir, Usud al-Ghâbah, 929) Bahkan, Dzun Nurain, Utsman bin ‘Affan RA pernah berujar:
ﺇﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻟﻴﺰﻉ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻉ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ
“Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan al-Qur`an.” (Ibnu Katsir, Qashah al-Anbiyâ, 265). Bisa jadi, orang sering mendengar al-Qur`an, mengakui kebenaran nilainya, menganggapnya agung, tapi ia tetap menjalankan kemaksiatan dan kemungkaran. Lain halnya dengan penguasa yang membuat undang-undang untuk melarang kemaksiatan dan kemungkaran, pasti jauh lebih langsung terasa efek jeranya.

Tak berlebihan ketika Imam Malik berkata:
ﻟﻮ ﺃﻥ ﻟﻲّ ﺩﻋﻮﺓً ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔً ، ﻻﺩَّﺧﺮﺗﻬﺎ ﻷُﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ
“Sekiranya aku memiliki doa mustajab (dikabulkan), maka sungguh akan aku simpan untuk penguasa.” Sebab beliau menyadari betul betapa besar peran penguasa dengan kekuasaannya dalam menciptakan perubahan besar.

Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Qashas al-Anbiyâ (II/265) dalam konteks Daud melawan jalut, ketika menyebut ayat 251 dari Surah al-Baqarah:
ﻭَﻟَﻮْﻟَﺎ ﺩَﻓْﻊُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ ﻟَﻔَﺴَﺪَﺕِ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽُ
“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini,” beliau menafsirkan:
ﻟَﻮْﻟَﺎ ﺇِﻗَﺎﻣَﺔُ ﺍﻟْﻤُﻠُﻮﻙِ ﺣُﻜَّﺎﻣًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟَﺄَﻛَﻞَ ﻗَﻮِﻱُّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺿَﻌِﻴﻔَﻬُﻢْ
“Seandainya tidak ada kekuasaan yang ditegakkan oleh para penguasa terhadap manusia, maka orang yang kuat akan menghabisi orang yang lemah.”

Dalam Sirah Nabawiyah juga bisa diambil dua contoh. Pertama, Sa’ad bin Mu’adz yang merupakan Kepala Suku Aus ini, setelah masuk Islam berkat dakwah Mush’ab bin Umair, dengan kekuasaan yang dimiliki, mampu mengislamkan 99 % sukunya. Uniknya, mereka tidak merasa terpaksa melakukannya. Kedua, Tsumamah bin Utsal, pernah dengan leluasa berumrah di Makkah, padahal pada waktu itu orang kafir Quraiys yang mengendalikan Makkah. Apa sebab mereka tak berani mengusir atau menyakiti Tsumamah bin Utsal?

Tsumamah tak disakiti karena merupakan penguasa Yamamah. Jika orang Quraiys nekat mengusiknya, sama saja akan mengobarkan api peperangan. Di sisi lain, mereka juga sangat tergantung pada ekspor gandum dari daerah Tsumamah. Jelas saja mereka takut diembargo secara ekonomi. Ternyata benar. Ketika orang-oranga Qurays diembargo Tsumamah, mereka kelabakan, kalang-kabut, terjadi kelaparan besar-besaran di Makkah sehingga pembesar Makkah sampah mengutus delegasi kepada nabi untuk membujuk Tsumamah untuk mengatasi krisis pangan.

Kasus penutupan Alexis baru-baru ini juga sebagai bukti. Bagaimana dengan kekuasaannya mampu menutup tempat maksiat ini dengan tempo yang cepat. Beberapa tahun yang lalu pun Dolly bisa ditutup oleh Risma, juga melalui jalur kekuasaan. Sebuah perubahan besar yang mungkin tidak bisa dilakukan secepatnya oleh ratusan dai dengan hanya berceramah dan nasihat yang baik saja.
Kita pernah mendengar kutipan orang-orang yang mengatakan, “Sudahlah aksi 212 itu adalah politik” atau sindiran-sindiran yang mengatakan, “jauhkan agama dari politik!”.

Ya, memang benar. Berdoa meminta pemimpin yang baik dan bijak juga bisa kategori politik. Bekumpul dan berharap Indonesia damai juga bisa juga kategori berpolitik. Bahkan yang melarang orang berkumpul dan berdoa juga berpolitik. Hatta, yang seharusnya menjaga dan mengamankan warga yang punya hak berkumpul dan menyuarakan pendapatnya, justru lebih berpolitik.

Jadi jika umat Islam berpoliti, so what gitu? Selama aksi umat rapi, santun, menjaga ketertiban dan keamanan, sudah tugas aparat menjaganya karena itu dilindungi hukum.

Sebagai penutup, ungkapan Tokoh Kenamaan Turki, Necmettin Erbakan, bisa dicamkan dengan baik, “Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.” Kurang-lebih artinya demikian: Muslim yang tidak peduli dengan politik, maka akan dipimpin politisi yang tak peduli pada Islam. Wallâhu a’lam .*/ Mahmud Budi Setiawan

Oleh: Musni Umar, Ph.d
 
Pemilihan umum (pemilu) dalam era reformasi, merupakan suatu hal yang amat penting. Ia merupakan salah satu wujud dari pengamalan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat mengamalkan persyaratan demokrasi yaitu partisipasi politik, yang merupakan hak politik rakyat yang berasal dari martabat yang melekat dalam diri manusia.
Dalam masyarakat maju, yang rata-rata memiliki pendidikan yang memadai, dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi yang mayoritas dapat digolongkan sebagai “kelas menengah” ( middle ckass), keikutsertaan mereka dalam proses pemilu, didorong oleh kesadaran dan keyakinan bahwa sebagai warga masyarakat diharapkan kepentingannya dapat ditampung ( accommodated ) atau sekurang-kurangnya diperhatikan oleh partai politik dan pemerintah yang mereka pilih.
Akan tetapi dalam masyarakat Indonesia, yang sadar dan faham arti pemilu, masih terbatas jumlahnya.

Kalangan masyarakat bawah ( grassroots ), ikut-serta dalam proses pemilu dianggap sebagai kewajiban bukan hak. Keikut-sertaan mereka dalam pemilu, umumnya disebabkan karena dimobilisasi ( mobilized participation) dan pengaruh politik uang.
Untuk memberi gambaran proses demokrasi dalam era reformasi.

Presiden BJ. Habibie telah melakukan perubahan drastis dan mendasar di bidang politik dengan mempercepat pelaksanaan pemilu tahun 1999, yang semula diprogramkan 2002.
Pelaksanaan pemilu 1999 amat demokratis. Para pakar politik dalam dan luar negeri sering menyamakan pemilu tersebut sama dengan pemilu pertama Indonesia 1955. Walaupun begitu, akhirnya harus diakui dibalik pelaksanaannya yang demokratis, disinyalir terjadi praktik politik uang untuk memperoleh dukungan suara dari rakyat.

Politik uang tidak mudah dibuktikan secara hukum, tetapi ia dapat dirasa, sehingga menjadi alasan bagi 27 partai politik peserta pemilu 1999 untuk menolak menandatangani berita acara perhitungan suara karena dinilai pemilu 1999 belum jurdil (jujur dan adil).20 Sikap penolakan itu dikemukakan dalam sebuah rapat pleno KPU ke-27 yang dilaksanakan oleh partai-partai politik peserta yang gagal mendapat dukungan suara.
Oleh karena, hasil pemilu ditolak oleh partai-partai politik tersebut, maka untuk menyelamatkan hasil pemilu 1999, terpaksa dokumen rapat KPU diserahkan pimpinan KPU kepada Presiden BJ. Habibie, kemudian dokumen itu diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai politik di KPU yang menolak hasil pemilu. Panwaslu memberi rekomendasi bahwa pemilu 1999 sudah sah, sehingga Presiden BJ. Habibie menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil akhir pemilu 1999 diumumkan kepada masyarakat pada 26 Juli 1999.

Pemilu kedua di era Orde Refromasi dilaksanakan 2004 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu 2004, telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sukses dan demokratis. Hasilnya telah mengukuhkan pemerintahan demokratis sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan UU Pemilu. Namun unsur-unsur kejujuran dan keadilan, tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya, karena diduga keras masih terjadi praktik politik uang seperti pemilu 1999.
Partai Golkar misalnya, yang mengalami masalah berat menjelang dan pada saat kampanye pemilu 1999, karena beberapa tokoh reformasi terutama Amien Rais bertekad mengubur Partai Golkar yang dianggap ikut bertanggungjawab kehancuran bangsa Indonesia. Selama periode 1999-2004, partai Golkar dibawah kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung melakukan proses konsolidasi dengan sangat baik. Hasilnya dalam pemilu 2004, tampil dengan penuh percaya diri, dan menghantarkannya menjadi pemenang pemilu 2004.

Politik bumi hangus yang pernah digulirkan oleh Amien Rais dalam kampanye pemilu 1999, tidak lagi diulangi dalam kampanye pemilu 2004, karena ternyata mendapat respons negatif dari masyarakat. Masyarakat tidak memberi sokongan positif terhadap politik “balas dendam”, yang mau menghancurkan lawan politik seperti Partai Golkar apalagi Pak Harto. Masyarakat menilai walaupun Golkar atau Pak Harto bersalah, tetapi banyak juga kebaikannya.

Dampak dari gerakan reformasi, banyak kader partai Golkar yang bersembunyi, mencari selamat dan tidak berani menampakkan diri sebagai kader partai Golkar. Namun, ada juga yang berani tampil dihadapan pubik dan melakukan apa saja untuk mempertahankan diri. Tokoh partai Golkar yang sangat berjasa menyelamatkan partai Golkar dari badai reformasi adalah Ir. Akbar Tandjung. Beliau mulai Jum’at sore sampai Minggu sore berkeliling ke seluruh Indonesia mengunjungi setiap daerah. Selain melakukan konsolidasi, juga memberi semangat dan harapan kepada para pengurus Golkar di daerah. Tidak lupa beliau membahagi uang kepada setiap Dewan Pengurus Daerah Golkar Kabupaten dan Kota, serta DPD Provinsi yang dikunjungi. Disamping itu, beliau berkunjung ke Masjid, Gereja, dan Pesantren yang telah ditetapkan oleh DPD Golkar setempat dan memberi sumbangan uang.

Sukses konsolidasi menghadapi pemilu, tidak berarti menghilangkan praktik politik uang ( money politics) dalam pemilu. Rupanya pemilu bagi masyarakat miskin, mesti disertai bantuan sembako dan uang. Mereka ikut kampanye, lebih didorong oleh kepentingan untuk mendapat uang makan dan transport. Itu sebabnya sangat sukar dihilangkan praktik “serangan fajar” menjelang hari pencoblosan pemilu dengan membahagi uang dan pangan (sembako) di setiap rumah orang miskin. Tujuan politik uang dalam pemilu ialah untuk memperoleh sokongan suara rakyat yang besar dalam pemilu. Dengan memperoleh sokongan suara yang besar dalam pemilu, maka partai itu akan mendapat kursi yang banyak di legislatif (DPR/DPRD), sehingga dapat memainkan peranan penting di legislatif.

Partai Golkar selama era Orde Reformasi, sekalipun perolehan suaranya merosot bersamaan dengan banyaknya partai politik, tetapi selama dua kali pemilu terus memperoleh sokongan suara yang besar. Oleh karena itu, para anggota legislatif dari partai Golkar berhasil meredam hantaman badai reformasi dari para penggiat gerakan reformasi yang menuntut pembubaran partai Golkar, dengan memberi tekanan politik kepada pemerintah untuk meredam gerakan anti Golkar. Hasilnya gerakan itu lambat laun berkurang bersamaan dengan perjalanan waktu.

Praktik politik uang yang merajalela dalam pemilu legislatif 2004, dikomentari Prof. Dr. Noercholish Madjied, yang menyebut sukses pemilu legislatif 2004 baru sebatas keberhasilan prosedural, pemilu yang demokratis secara prosedural, tanpa diikuti keberhasilan substansial. Hal ini karena siapa yang dipilih dan terpilih belum sepenuhnya pilihan rakyat secara murni sebab ada unsur money politics.
Hal itu terjadi karena praktik politik uang dalam pemilu, masih merupakan cara yang paling efektif untuk mempengaruhi dan merubah pilihan masyarakat miskin. Maka partai-partai politik yang memiliki banyak uang, tetap mengamalkan politik uang dalam pemiilu 2004 bahkan lebih meningkat dan bersifat massif.

Praktik politik uang dalam pemilu 2004, kian terasa massif dan terang-terangan, khususnya partai-partai politik yang mempunyai banyak uang seperti Partai Golkar, PDI-P, maupun partai baru seperti Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang mengusung Siti Hardianti Indra Rukmana, putri mantan Presiden Soeharto sebagai calon Presiden. Disamping itu, politik uang dilakukan pula secara individu sebagai calon legislatif dari berbagai partai politik.

Menurut Didik Supriyanto (2004), praktik politik uang dapat dibedakan berdasarkan atas actor dan wilayah operasinya yaitu:

1. Lapisan Atas
Transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pimpinan partai/calon Presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca pemilu nanti.

2. LapisanTengah
Transaksi antara elit politik (fungsionaris partai) dalam menentukan calon anggota legislatif/ eksekutif dan urutan/pasangan calon.

3. Lapisan Bawah
Transaksi antara elit politik (caleg dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan masyarakat pemilih.

Bentuk praktik politik uang di kalangan atas ialah berupa penggalangan dana perorangan, penggalangan dana perusahaan bukan milik umum, perusahaan negara dan daerah (BUMN/BUMD). Ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye yaitu perseorangan maksimal Rp 100 juta dan perusahaan bukan milik umum maksimal Rp 750 juta; serta larangan memanfaatkan dana dari perusahaan negara dan daerah (BUMN/BUMD) untuk kepentingan kampanye.

Menurut Didik Supriyanto, pembatasan itu tidak efektif sebab:
1) Ketentuan pembatasan dana kampanye mudah diakali;
2) Partai politik, calon anggota DPR/DPD/DPRD dan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak dikenai pembatasan;
3) Rekening dan pembukuan dana kampanye tidak bisa diakses, termasuk oleh KPU dan Panwas Pemilu;
4) Prosedur pemeriksaan laporan dana kampanye pemilu legislatif terlalu lama (90 hari), sehingga membuka peluang direkayasa; sedang prosedur pemeriksaan laporan dana kampanye pemilu Presiden terlalu pendek (15 hari), sehingga memaksa dilakukannya rekayasa.

Selain itu, politik uang lapisan tengah dalam bentuk uang tanda jadi calon legislatif (caleg), uang harga nomor urut calon legislatif (caleg), uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain; tidak satupun ketentuan peraturan undang-undang pemilihan umum yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut. Semua aktivitas di sini dianggap sebagai masalah internal partai.
Adapun politik uang lapisan bawah, bentuknya berupa pembahagian makanan (sembilan bahan pokok/sembako) melalui bakti sosial, dan melalui ‘serangan fajar’ menjelang pelaksanaan pencoblosan dengan membahagi uang dan sembako ke setiap rumah orang-orang miskin.
Selain itu, pemberian ongkos transport kampanye, kredit ringan, pinjaman uang, uang makan kampanye dan lain-lain.

Kasus politik uang untuk lapisan masyarakat bawah dalam pemilihan umum parlemen dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden 2004 terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di Solo terjadi pembahagian uang dan baju kaos kepada para pengayuh bejak dan masyarakat miskin di lima kecamatan dalam kota Surakarta, yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari yang mau menghadiri kampanye partai-partai politik di stadium olah raga, dan pada malam menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Di sekitar stasiun kereta api Cikini Jakarta, Syamsu yang sehari-hari sebagai tukang ojek, diajak ikut kampanye Partai Golkar, ia diberi baju kaos kuning bernomor 20, dan mendapat imbalan uang sebesar Rp 25,000. Rekan Syamsu, Dodi lebih beruntung karena mendapat uang Rp 50,000. Di Manado Sulawesi Utara, isteri Walikota Manado, saat kampanye membahagi uang kepada peserta kampanye dengan cara membuat kuis, sehingga yang menghadiri kampanye melimpah. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), yang mencalonkan Siti Hardiyanti Indra Rukmana, putri mantan Presiden Soeharto, tidak mau ketinggalan dengan Partai Golkar, dalam kampanye di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, membahagi bahan makanan yang disebut “sembako” kepada masyarakat sekitar.

Dalam ketentuan administratif menyatakan, bahwa calon anggota legislatif (anggota DPR/DPD/DPRD), pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, dan/atau tim kampanye) yang terbukti menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU. Sedang ketentuan pidana menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilihan umum tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 – Rp 10 juta.

Untuk memberantas dan mencegah berlanjutnya praktik politik uang di lapisan atas dan menengah, merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena salah satu ciri utama dari demokrasi ialah persaingan bebas ( free fight competition ). Dalam persaingan bebas, faktor yang menentukan kalah menang dalam pemilihan umum, tidak saja kesiapan fisik, mental, ketinggian ilmu, kemahiran bersiasat dan membuat strategi, serta tersedianya kader yang terlatih dan memiliki dedikasi tinggi, tetapi tersedianya dana yang cukup untuk menggerakkan seluruh kekuatan pendukung merupakan “ conditio sine quanon” untuk mewujudkan kemenangan.

Maka walaupun undang-undang pemilihan umum sudah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penerimaan dana bantuan pemilihan umum, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, tetapi sudah menjadi bahagian dari demokrasi bahwa dalam amalan demokrasi selalu disertai praktik politik uang. Demikian juga halnya memberantas dan mencegah praktik politik uang dikalangan masyarakat bawah, tidak mudah karena masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sederhana, miskin, kurang pendidikan dan sebagainya. Mereka selalu melihat ke atas kepada para pemimpin formal dan informal.

Kalau kalangan atas dan menengah berlaku baik, jujur, memberi contoh yang baik, mereka dengan mudah mengikuti, begitu pula sebaliknya. Jika dalam pemilihan umum lapisan atas dan menengah, tidak memberi uang dan pangan kepada lapisan bawah, dan membiarkan mereka melaksanakan pilihan politiknya secara bebas dan merdeka berdasarkan nuraninya, maka politik uang di lapisan bawah dengan sendirinya berhenti.

Untuk memasyarakatkan pentingnya melawan politik uang sebagai salah satu bahagian dari praktik penyogokan ( bribary ), dikemukakan beberapa langkah strategis:

1) Sosialisasikan kepada kalangan pemilih terutama lapisan bawah bahwa menerima uang dari lapisan atas dan menengah (elit politik termasuk fungsionaris partai), tidak dibolehkan dan dapat dikenai sanksi pidana;

2) Politik uang diharamkan oleh semua agama, oleh karena itu harus menjadi agenda bersama untuk melawan praktik politik uang;

3) Mengangkat berbagai kasus politik uang ke media massa dan elektronik untuk menambah sanksi moral bagi pelakunya, karena sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan umum No. 12 ahun 2003 terlalu ringan. Maka ia tidak efektif untuk memberantas praktik politik uang dalam pemilu.

4) Anggota legislatif hasil pemilihan umum 2004, hendaknya merubah dan menyem-purnakan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya lebih sempurna dengan memberi sanksi berat kepada pelaku politik uang.

Oleh: Musni Umar, Ph.d

Money politic (politik uang) dalam pemilihan ketua partai politik merupakan judul yang saya tulis dalam buku “Korupsi di Era Demokrasi”. Money politic merupakan bagian dari praktik korupsi, sehingga untuk lebih menarik pembaca, saya rubah judulnya dalam tulisan ini seperti ditulis diatas.

Praktik demokrasi dalam pemilihan ketua umum partai politik telah berkembang dinamis di era Orde Reformasi. Di masa Orde Baru, pemilihan ketua umum partai politik selalu dicampuri oleh penguasa politik, sehingga tidak berjalan demokratis tetapi tidak perlu melakukan politik uang (money politic) seperti sekarang. Dalam Orde Reformasi, ketua umum partai politik dipilih langsung oleh peserta Musyawarah Nasional (Munas) atau peserta Muktamar (muktamirin), yang terdiri dari utusan cabang, provinsi/wilayah dan pusat.

Berdasarkan kebiasaan dalam pemilihan ketua umum partai politik, yang dominan menentukan terpilih tidaknya seorang calon, ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor kedekatan (hubungan) baik dengan pengurus cabang dan wilayah, serta faktor uang. Seorang calon ketua umum partai politik, walaupun memiliki banyak keunggulan seperti dikemukakan di atas, namun belum cukup. Oleh karena demokrasi yang kita amalkan adalah berdasarkan ”one man one vote”, maka sokongan suara dari pimpinan cabang partai politik dan wilayah di seluruh Indonesia merupakan kunci untuk meraih kemenangan.

Untuk memperoleh sokongan suara yang luas dari seluruh daerah di Indonesia, tidak cukup dengan kriteria hubungan baik, kepopuleran seorang calon, kedudukan tinggi seorang calon, dan sejumlah keunggulan yang dimiliki. Faktor yang dominan sekarang ini ialah sokongan dana. Siapa yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, kemudian disokong oleh dana yang cukup, maka ia memiliki peluang yang besar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan ketua umum partai politik.

Contoh pemilihan ketua umum partai politik yang banyak menarik perhatian masyarakat luas ialah pemilihan ketua umum partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Nusa Dua Bali, akhir Desember 2004. Di luar hotel tempat dilaksanakan acara itu, di pasang spanduk besar yang bertulis “Uang bisa membeli segala-galanya kecuali hati nurani”.17 Pesan serupa diselipkan dibawah pintu hotel tempat menginap para peserta Munas, dan pamflet semacam itu juga disebar di areal Bali Convention Center, lokasi forum tertinggi partai itu digelar, tanpa tercantum nama atau alamat sang pemberi pesan.
Pesan itu jelas ditujukan kepada peserta Munas Partai Golkar, karena menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar, ramai dibicarakan besarnya “gizi” (uang) yang dibagikan para calon ketua umum kepada peserta Munas yang berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia.

Praktik politik uang dalam pemilihan ketua umum Golkar di era Orde Baru tidak pernah terjadi, karena walaupun secara resmi ketua umum Golkar dipilih dalam forum Musyawarah Nasional, tetapi hakikatnya ketua umum sudah ditetapkan sebelum dilaksanakan Munas, karena Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar sudah menunjuk seorang calon ketua umum yang akan dipilih dalam Munas Golkar berdasarkan konsep “musyawaah mufakat”, sehingga tidak pernah terjadi politik uang dalam setiap pemilihan ketua umum Golkar.

Politik Uang dalam Memilih Ketua Umum Partai

Politik uang ramai diamalkan oleh Partai Golkar dan partai-partai lain, bermula di era reformasi di mana setiap calon berkompetisi untuk mendapat sokongan suara dari seluruh delegasi yang menjadi peserta dan memiliki hak pilih untuk memilih ketua umum. Kejadian ini tidak saja berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di provinsi, kabupaten dan kota.

Adanya perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati, dan calon Walikota/Wakil Walikota diusulkan pencalonannya oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik, maka mereka yang baru memegang jabatan satu periode dan berminat mencalonkan pada periode kedua, atau dari kalangan pengusaha yang berkeinginan menjadi calon kepala daerah berusaha merebut ketua partai di setiap peringkat dengan segala cara termasuk melakukan politik uang. Hal itu dilakukan untuk memuluskan dirinya menjadi calon kepala daerah.

Perlu Sistem Untuk Mencegah Politik Uang

Akil Mochtar (2004), Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), mengaku punya bukti, bahwa deklarasi pencalonan satu paket calon ketua umum partai Golkar dalam Munas Partai Golkar di Bali 2004 yang mengklaim didukung puluhan pengurus daerah tingkat provinsi, telah menyalurkan uang kepada para peserta yang memiliki hak pilih dalam berbagai pertemuan yang digelar. Akil Mochtar mendengar, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Hanya, ia enggan menyebut siapa yang dimaksud.

Indra Bambang Utoyo, mantan ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI (FKPPI) mengaku punya kisah menarik. Suatu ketika, pengurus partai Golkar di tingkat kabupaten di Jawa Tengah mengontaknya meminta untuk ketemu. Mereka mengeluh jumlah uang “saweran” yang diterima dari salah satu calon tidak sesuai banderol (commitment), karena hanya menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Tak percaya sang penghubung, kemudian pengurus ini langsung mengusut, dan ternyata para pengurus Golkar provinsi mendapat uang bahagian yang lebih yahud Rp 500 juta. Uang yang diterima pengurus kabupaten sebesar Rp 20 juta, hanya sekadar uang ganti rugi atas tak dipakainya hak suara DPD II dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar, tetapi kemudian peraturan itu dirubah, sehingga hak memilih juga diberi kepada tiap Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Partai politik yang suka melakukan politik uang

Di kalangan pimpinan partai politik di setiap jenjang kepengurusan, sudah terbangun budaya politik uang yaitu siapa yang ingin menang dalam pemilihan ketua umum partai politik, mesti mengeluarkan uang yang besar. Tidak ada kemenangan secara gratis (cuma-cuma). Walaupun permainan uang dalam pemilihan ketua umum partai politik sukar dibuktikan secara hukum, tetapi semua merasa bahwa dibalik kemenangan yang diraih, terdapat dugaan kuat adanya permainan uang.

Praktik sogok-menyolok dalam pemilihan ketua umum partai politik, tak obahnya angin, kita merasa ia ada tetapi tidak dapat dilihat dan dibuktikan. Dalam UU Anti Korupsi misalnya, untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, maka harus ada alat bukti seperti saksi yang menyaksikan terjadinya tindak pidana dan alat bukti secara tertulis

Asas Praduga Bersalah

Maka walaupun korupsi dilarang dan setiap pelakunya diancam dengan hukuman yang berat, tetapi tetap saja banyak golongan elit yang mengamalkan korupsi karena transaksi dalam sogok-menyogok sangat sulit dibuktikan kecuali cara pembuktiannya dilakukan dengan menggunakan asas pembuktian terbalik yaitu ”praduga bersalah”, di mana setiap orang dapat dikatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya dengan alat-alat bukti yang otentik bahwa harta kekayaannya adalah sah dari gaji dan hasil pendapatan lainnya.
Dalam era reformasi, perbuatan sogok-menyogok dalam pemilihan ketua umum partai politik sangat sulit menyetopnya. Akibatnya, dalam praktik demokrasi di era reformasi, hampir tidak ada ketua umum yang dipilih dalam musyawarah nasional (munas) ataupun muktamar partai politik, yang tidak menggunakan politik uang (money politics).

Politik uang dalam pemilihan ketua umum partai politik, berlaku dan diamalkan di seluruh jenjang kepengurusan, yaitu dari tingkat cabang (kabupaten/kota), wilayah (provinsi) sampai di tingkat pusat. Itu sebabnya, praktik korupsi ramai diamalkan karena semua kedudukan publik yang diraih selalu disertai dengan politik uang. Maka tidak mengherankan sesudah terpilih menjadi pemimpin partai politik, yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan uang. Tidak saja untuk mengganti uang yang dikeluarkan, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum (pemilu) yang memerlukan uang banyak.

Politik uang dalam pemilihan ketua umum partai politik, tidak ada bedanya antara partai politik Islam dan partai politik sekuler. Di duga semua partai politik mengamalkan politik uang, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sistem yang dipergunakan dalam pemilihan ketua umum (Presiden) partai menggunakan sistem Ahlul halli wal aqdi. Hal itu dapat dieliminir terjadinya politik uang karena sistem yang diamalkan tidak menggunakan sistem demokrasi Barat.

Sistem yang diamalkan adalah mengacu kepada tradisi Islam yang dikenal dengan istilah ”Ahlul halli wal aqdi”, yang disebut ”Majelis Syura”, di mana para anggotanya yang memilih pemimpin disetiap jenjang kepengurusan partai adalah mereka yang memiliki kredibilitas tinggi dari kalangan pakar, ulama dan mantan pengurus partai.

Selain itu, PDIP tidak menggunakan politik uang dalam memilih ketua umumnya karena calonnya hanya Ibu Megawati Sukarno Putri.

Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja MURA PD ACEH Ke-I dengan kemurahan Allah SWT berjalan dengan lancar, Amin ya Rab.
Namun demikian, dibalik isu MURA yang sedang menghangat, ada hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian kita, mengingat waktu terus berjalan mendekati pemilu dan program pemenangan partai tidak boleh terhenti oleh gegap gempitanya MURA, karena kader dan simpatisan partai lain terus bekerja walaupun sedang adanya MURA.
Izinkan kami sedikit menyampaikan, bahwa basis masa pendukung partai atau yang lebih dikenal dengan istilah “konstituen”, adalah elemen penting yang wajib dimiliki oleh setiap partai politik tidak terkecuali PD ACEH, hal ini perlu disampaikan bila mana kita semua ingin PD ACEH menang dalam pemilu legislatif 2019 nanti.
Solidnya kepengurusan partai di semua tingkatan, dan gencarnya  menyebaran alat peraga kampanye tidak  menjamin sebuah partai politik akan menang, dengan perolehan suara yang signifikan. Karena elemen kepengurusan partai adalah sebagai perangkat kerja partai, bukan unsur penentu kemenangan partai dalam pemilu. Dan karena alat peraga kampanye hanya sebagai media informasi  yang tidak akan memberi banyak pengaruh dalam mendulang suara.
Partai politik manapun akan kesulitan mempertahankan eksistensi diri, tanpa adanya basis pendukung yang jelas, memiliki komitmen, loyalitas dan integritas kepada partai.
Basis pendukung partai yang kuat terbentuk secara alamiah, tidak dihasilkan oleh manuver politik apalagi money politic.  Adanya kesamaan ideologi  masyarakat dengan partai politik  menumbuhkan kesadaran  bagi mereka untuk mempercayakan perjuangan ideologinya kepada partai tertentu.  Ini adalah potensi yang mesti digarap, dan menjadi tugas utama partai  mengkampanyekan kesamaan ideologi tersebut kepada masyarakat potensial yang telah diposisikan sebagai calon basis pendukung partai.
Basis pendukung yang dibeli atau dihasilkan dari propaganda politik tidak akan bertahan lama, bahkan tidak bertahan sampai datangnya hari pemilihan.
Basis pendukung alami  dihasilkan hanya dari kerja-kerja kampanye ideologis yang dilakukan oleh segenap elemen internal partai dan pihak luar  yang mendukung partai sebagai pejuang aspirasi dan ideologi mereka.
Kampanye ideologis harus dilakukan setiap saat, bila ada waktu dan kesempatan, karena kampanye jenis ini memerlukan masa lebih lama. Kampanye ideologis tidak membutuhkan biaya yang besar, karena kampanye tidak harus dilakukan pada masa kampanye terbuka dengan panggung khusus dan  berbagai jenis alat peraga. Kampanye ideologis cukup dilakukan dengan metode tatap muka, bertemu langsung dengan masyarakat, atau dengan memanfaatkan momen-momen silaturahmi sebagai media untuk melakukan kampanye.
Indikator keberhasilan kampanye ideologis adalah terciptanya persamaan persepsi dan ideologi masyarakat dengan partai.
Siapapun yang menginginkan PD ACEH tetap eksis kedepan, dan sukses dalam pemilu legislatif 2019, mulai sekarang lakukan segera kampanye ideologis secara inten dan terarah. Jangan biarkan partai lain menggarap wilayah calon pendukung potensial kita.
Informasi lebih lanjut hubungi kami BAPPILU PD ACEH KAB. ACEH TIMUR di 0852 6246 6513.

Ada banyak strategi untuk memenangkan kampanye dalam pemilu atau pemilihan legislatif, tetapi saya akan berikan 5 strategi yang menurut saya yang tidak boleh diabaikan, ini menyangkut personal dan bagaimana anda melakukan hal-hal yang akan disukai oleh pemilih.
Pemilih di era sekarang sudah cerdas, informasi tentang calon yang akan dipilih banyak tersebar di media baik media konvensional ataupun media online. setiap gerak-gerik calon akan mudah dikontrol dan dilihat dengan cepat, hal ini akan membuat para calon legislatif atau calon pemimpin negara dan pemerintahan harus lebih cerdas dalam berkampanye.

5 hal yang perlu dimasukkan dalam strategi kampanye itu adalah sbb:

1. Jadilah Otentik
Seorang calon pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, pemilih tidak suka dengan pemimpin yang hanya berisi omong kosong dan hanya melakukan pencitraan. jadi seorang caleg atau pemimpin harus terbuka, tidak menutupi hal-hal yang berhubungan dengan diri anda, apapun itu. seperti contoh di media ada beberapa Caleg yang tidak mau biografinya ditampilkan. hal ini menurut saya adalah sebuah blunder yang membuat pemilih anda berpaling kepada calon yang lebih asli, bersih dan tanpa pencitraan.

2. Jangan Menjadi Superman
Banyak para Caleg yang merasa dirinya hebat, banyak yang berfikir bahwa dia akan menang dengan kekuatan yang dimilikinya, hal ini menurut saya harus dikesampingkan apabila ingin benar-benar menang dalam pemilihan. Anda harus sudah mulai menyusum team baik dalam berkampanye ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pemenangan pemilihan anda. delegasikan tugas-tugas kepada yang berkompeten di bidang masih, susun team yang mengerjakan hal-hal yang menurut anda penting dalam pemenangan ini.

3. Character dan Positioning yang kuat
Anda harus sudah merencanakan, anda ingin dipandang pemilih sebagai apa? seorang pebisnis yang peduli dengan rakyat, seorang pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil, pemimpin yang peduli dengan pendidikan atau menjadi apa? membangun positioning dan karakter yang kuat akan dapat mengambil hati pemilih, hal ini yang digunakan Bapak Jokowi dalam mengambil hati pemilih saat pilkada jakarta. beliau selalu dipandang sebagai pemimpin yang peduli kaum bawah dan bekerja untuk rakyat. dan efek karakter itu juga menjadikan beliau menjadi kandidat presiden terkuat di 2014.

4. Menjadi yang terdepan mempertahankan Ideologi
Dalam mempertahankan Ideologi harus siap menerima kritik dari yang tak sejalan dengan ide-ide anda, tetapi anda harus tunjukkan ke pemilih bahwa “inilah saya yang akan berjuang buat rakyat”. pemilih tidak suka pemimpin yang plin-plan jadi apabila anda sudah berkampanye dengan memperjuangkan sesuatu yang baik anda harus bertahan dengan ide-ide yang anda sudah buat diawal. jadi menurut saya sebelum berkampanye anda harus siapkan ide-ide yang disukai oleh pemilih sebelum di eksekusi dengan kampanye.

5. Pesan kampanye yang kuat
Setelah karakter anda terbentuk, anda terlihat otentik,anda memiliki sikap yang kuat, hal terakhir yang harus difokuskan adalah pesan apa yang kuat agar selalu diingat oleh pemilih anda, ini bisa dilakukan antara calon pemimpin dengan konsultan kampanyenya, lakukan diskusi bersama untuk memnetukan hal ini. jadi dengan konten yang kuat anda akan lebih mudah mengaplikasikan dalam eksekusi dilapangan, sehingga strategi anda tidak sporadis dan menghambur hamburkan uang yang tidak penting.

5 Strategi diatas hanya dasar, untuk lebih detail dalam melakukan pemenangan banyak hal-hal turunan dari 5 dasar diatas. silahkan untuk memberikan masukan dan berdiskusi. semoga bermanfaat
salam
@AgungpumA