Oleh Irwan Arifin Hasibuan, MSi
(Pengamat Management Partai Politik)

A. Latar Belakang
Kajian pemenangan politik  merupakan kajian yang sangat menarik dan menantang. Dalam konteks Partai Politik, salah satu yang diamanahkan untuk tugas ini biasanya bidang yang namanya Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU).

Bila dimaknai, fungsi BAPPILU adalah suatu bidang yang sangat strategis  berfungsi sebagai bagian dari peng-akomodasian dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan pemenangan politik. Dibentuknya BAPPILU  tentu harus mempunyai komitmen, loyalitas dan peduli terhadap peningkatan kualitas partai. Idealnya, BAPPILU yang dibentuk harus dapat dikembangkan secara khas , demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi yang ada di suatu daerah.

Karena itu, BAPPILU yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis daerah, simpatisan, sampai kepada masyarakat secara kolektif.  Artinya, BAPPILU harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna politik (user political), pengguna kewenangan (user authority) dan pengguna kemitraan (user partnerships) yang difokuskan pada peningkatan mutu politik (improving the quality of political).

Oleh karena itu, keberadaan BAPPILU pada suatu parpol harus bertumpu pada landasan partisipasi dan pelayanan dalam meningkatkan manajemen partai, kualitas kader, dan masyarakat.
BAPPILU yang seharusnya sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency), lembaga pendukung (supporting agency), lembaga pengontrol (controlling agency), dan lembaga mediator (mediator agency), harus mampu mampu berperan  aktif dan strategis dalam pelaksanaan penyuksesan pemilu 2019.

Pemilu 2019 adalah pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif yang dilakukan serentak pada tahun 2019.
Dalam perspektif teoritis dikenal 2 (dua) sistem pemilu yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, sedangkan sistem proporsional satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Indonesia telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang di anut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem proporsional. Pemilu 2019 pun nampaknya akan memakai Sistem proporsional.

Prinsip utama sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional. Terdapat dua macam sitem di dalam sitem proporsional, yakni:

Pertama, list proportional representation yakni partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai dan alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Kedua, the single transferable vote yakni para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya dan pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota. Tambahan konsepsi sistem proporsional ini adalah diberlakukannya Parliementary Threshold (PT). Pada pemilu 2014 PT sebesar 3,5 %, bagaimana dengan Pemilu 2019 ?, apakah tetap atau bertambah ?. Jelasnya parpol harus mempersiapkan diri dengan suatu pertanyaan, bagaimana kesiapan parpol pada Pemilu 2019 ?.

Dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012  terdapat beberapa syarat suatu partai politik untuk dapat diikutkan sebagai peserta pemilu yakni : berstatus badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepemilikan 75 % kepengurusan kab/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepemilikan 50 % kepengurusan kecamatan di kab/kota yang besangkutan, menyertakan 30 % keterwakilan perempuan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Selain itu, salah satu yang akan bertambah pada pemilu 2019 bahwa pemilih akan memilih melalui e-voting. Patut kita simak apa yang dilakukan BPPT yang telah melakukan berbagai eksperimen di beberapa daerah terkait teknis pelaksanaan pemilu. Sejak 2010 hingga 2013 BPPT telah melakukan simulasi e-voting di beberapa pilkada untuk mendapatkan masukan masyarakat melalui kuisioner. Hasil kuisioner mencatat, sebanyak 99% masyarakat belum pernah mengetahui apa itu e-voting, tetapi setelah mencobanya 97% mengatakan mudah, 98% percaya, dan 99% setuju pilkada menerapkannya.

Peran pemerintah harus bisa memastikan teknologi e-voting bisa dipercaya oleh masyarakat dan stakeholder pemilu sekaligus membuat regulasinya. Diharapkan melalui teknologi, kecurangan pemilu konvensional akan bisa dikurangi.  Jika hal ini diimplementasikan, parpol harus mempersiapkan diri, seperti memberikan pelatihan kepada DPW, DPC sampai kepada tingkat kepengurusan paling bawah agar dapat memahami sistem tehnologi e-voting.

B. Organisasi BAPPILU
Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sarana manajemen, data, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana membangun organisasi BAPPILU pada suatu parpol ?.

Hal pertama yang menjadi pondasi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga daripada induk organisasi BAPPILU. Langkah kedua, membangun visi/misi BAPPILU.  Visi/misi ini sangat penting sebagai pedoman kegiatan, standar kegiatan, sumber motivasi dan sebagai dasar rasional pengorganisasian.  Atas dasar visi/misi inilah idealnya BAPPILU dibentuk.

Nilai filosofis dari sebuah BAPPILU yakin atas pencapaian tujuan, keyakinan tersebut tercermin dari susunan kata-kata dalam motto. Motto memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekedar kata-kata. Karena motto bisa jadi merupakan representasi dari tujuan hidup organisasi ataupun hal yang ingin dicapai dalam berpartai. Paling tidak motto bisa merupakan penyemangat kerja.

Dari sinilah kemudian dibuat/dibentuk tujuan BAPPILU parpol. Biasanya tujuannya adalah: Pertama, mempererat jalinan silaturrahmi antar institusi pengurus pusat dan BAPPILU daerah. Kedua, meningkatkan rasa cinta dalam kegiatan berpartisipasi. Ketiga, meningkatkan keaktifan untuk melaksanakan berbagai aktifitas, Keempat, menciptakan pola pikir yang berkembang dan maju untuk berhasil pada pemilu 2019. Kelima, menciptakan BAPPILU yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang mumpuni menuju pemilu 2019.

Dengan konsepsi kualitas dan kuantitas itulah kemudian dibentuk bagan organisasi yang sesuai dengan visi-misi partai politik. Dari bagan organisasi ini kemudian direkrut sekaligus ditempatkan orang dimana, bagaimana, mengapa dan untuk apa dia bekerja pada bagian itu. Sebagaimana konsep manajemen bahwa untuk membangun organisasi yang bermutu wajib menerapkan prinsip “the right man on the right place”. Ungkapan klasik ini sungguh sangat tepata.

Penempatan SDM bukan hanya membuat organisasi sekelas partai bisa berjalan lancar, tetapi juga dapat membuat organisasi sekelas partai berkembang lebih besar. Itulah makanya menjadi sangat tepat jika faktor SDM dikatakan sebagai salah satu aset organisasi yang paling berharga.

Manusia
Sarana manajemen yang pertama dalam membangun suatu organisasi BAPPILU adalah manusia (MAN). Perspektif manajemen bahwa manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan, tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerja sama.  Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Kerja sama (berjamaah) dalam berorganisasi inilah suatu perbuatan bantu-membantu yang akan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan bersama merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan bersama harus menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan bersama merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan bersama juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.  Beginilah konsep kerja manusia mutu yang dibutuhkan organisasi BAPPILU.

Keuangan
Secara khusus dana adalah sarana manajemen kedua sebagai syarat untuk membangun BAPPILU. Sumber pembiayaan partai biasanya berasal dari: Pertama,uang pangkal, iuran anggota, ataupun infaq yang diatur secara tersendiri melalui ketetapan.  Kedua, teknis pengaturan dan pemanfaatan uang hasil usaha yang halal lainnya diatur secara tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketiga,dana sumbangan pemerintah melalui APBN/APBD wajib digunakan untuk kepentingan partai. Keempat, pengelolaan keuangan dan kekayaan partai dilakukan secara transparan dan profesional. Kelima,dan usaha-usaha lain yang halal. Keenam,dana sumbangan pemerintah melalui APBN/APBD, itupun apabila ada kursi di DPR-RI dan DPRD di suatu daerah (Lihat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Sumber lain masih sebatas wacana, seperti berasal dari APBN sebesar Rp 1 Triliun untuk masing-masing partai politik. Hal lain adalah pembentukan Badan Usaha Milik Partai (BUMP). Jika sumber-sumber keuangan seperti disebutkan dalam AD &ART masing-masing parpol berjalan sebagaimana mestinya dan ada bantuan dari pemerintah dan boleh ber-usaha, inilah yang disebut Mutu Uang (quality money) atau dalam perspektif agama adalah sumber yang halalan toyyiban (halal dan baik), adakah yang meragukannya?.

Pemanfaatan Teknologi 
Dalam tulisan ini mutu mesin (quality machine) adalah teknologi yang dipakai untuk mengoperasikan organisasi BAPPILU/KAPPU parpol. Teknologi disini adalah memanfaatkan barang-barang, benda-benda, atau alat-alat untuk meringankan serta memudahkan realisasi pekerjaan. Ringkasnya, contoh barang benda ataupun alat teknologi yang dimaksud paling tidak adanya Hand Phone (HP). Sebab HP telah mempunyai tools-tools untuk memudahkan pekerjaan, misalnya melalui email, facebook, Whatsapp dan BBM. Karena itu, pengelolaan BAPPILU parpol menuju pemilu 2019 harus dapat mengoptimalkan unsur-unsur yang terdapat dalam teknologi.

Jika demikian, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan konsep Sistem Informasi Manajemen. Sistem adalah mesin. Informasi adalah data yang diproses mesin dan Manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan masing-masing kader untuk melakukan proses. Inilah yang disebut menggunakan mutu mesin (quality machine).

Sekali lagi mesin merupakan sarana penting dalam dunia manajemen politik. Bekerja dengan menggunakan mesin akan sangat membantu mempercepat, memperlancar proses penyelesaian pekerjaan, serta melipatgandakan hasil produk politik. Karena itulah mesin sangat dibutuhkan sebagai sarana yang menguntungkan manajemen partai terutama dalam menghadapi persaingan pemilu tahun 2019, adakah yang meragukannya ?.

Method
Metode (Method) adalah cara menuju suatu jalan atau merupakan suatu cara melaksanakan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tercapai atau tidaknya pekerjaan tergantung dari cara kerjanya.  Karena itu cara kerja organisasi BAPPILU harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan (sistem), bukan parsial, atau bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Komponen sistem politik itu meliputi:

Pertama, kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Kedua, struktur, yaitu organisasi formal. Dalam hal ini organisasi BAPPILU yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang, termasuk organisasi badan-badan lainnya yang terdapat pada partai itu dan harus dapat bersinergi.

Ketiga, kelompok, yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam hal memenangkan hati masyarakat.

Keempat, kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai partai.

Kelima, kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan politik dalam masyarakat.

Bahwa dalam pelaksanaan kerjanya diperlukan aplikasi yang baik dengan harapan akandapat memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode akandapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Karena itu penetapan cara itu dapat dilakukan melalui ceramah, studi kasus, role play dan lain sebagainya.

Perlu diingat meskipun metode sudah baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen politik itu tetap manusianya itu sendiris

Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya untuk menjaga agar sistem bekerja dengan baik. Jadi implementasi segala kegiatan bertumpu pada sarana manajemen. Semua kegiatan  harus tersistem dengan baik dan terukur.

Pasar
Pasar (Market) dalam perspektif politik adalah masyarakat. Sebagai parpol tentu harus dapat merebut hati masyarakat. Dengan kata lain apabila rakyat atau masyarakat telah merasakan pelayanan yang sebaik-baiknya, dengan sendirinya akan mendukung atau akan memberikan kerjasama dengan sebaik-baiknya dengan harapan parpol itu dapat memenangkan pemilu. Pertanyaannya bagaimana merebut hati masyarakat?. Tentu banyak cara merebut hati masyarakat. Pada tulisan ini sengaja tidak disampaikan dengan ungkapan kiasan “tidaklah perlu ikan diajari berenang”.

Kesimpulan
Dalam mempersiapkan BAPPILU, setiap parpol memerlukan perencanaan yang baik agar dapat melalui segala tahapan dalam pemilu. Seiring dengan pemilu bersamaan antara pilpres dan legislatif, maka mau tidak mau BAPPILU parpol harus menyusun manajemen yang baik pula. Manajemen yang baik adalah bagaimana mengimplementasikan ilmu dan seni berpolitik untuk pemenangan pemilu.

Menghadapi realitas pemilu serentak tahun 2019 mengakibatkan adanya pekerjaan berat para pekerja BAPPILU.  Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul maka diperlukan upaya yang terencana terhadap sarana manajemen di atas. Perencanaan dan implementasi yang dimaksud harus memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pemenangan pemilu 2019 dengan pencirian adanya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan sarana manajemen dengan harapan akan tercermin pembangunan manajemen politik yang positif.